 ![](https://petani.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/publicationentity/f9f522f2-26cf-4aab-8bad-961f824c995f.jpg)

The concept of forest management, which was originally based on sustainable timber production, has now developed into the concept of sustainable forest management (PHL) with regard to the production continuous flow of desired forest ecosystem products and services with reduction of undesirable effects on the physical and social environment (ITTO 1992).

\
From this understanding it can be said that the implementation of PHL is expected to maintain forest sustainability and the benefits it can provide for present and future generations. The concept of PHL continues to develop along with the increasing awareness and understanding on the importance of forest resources, as well as encouragement from various parties who demand sustainable development by maintaining a balance of ecological, social, and economic aspects which later become the principles and benchmarks in the assessment of PHL (Pratama and Maryudi 2021, Djamal *et al*. 2018).

\
The principle of ecological, social, and economic sustainability have been developed as a measuring tool by several forest certification schemes, either mandatory or voluntary. Since 2009, for example, Indonesia has developed a Timber Legality Assurance System (SVLK) which is currently being transformed into a Legality and Sustainability Assurance System (SVLK, under Regulation of Minister of Environment and Forestry No. 8/2021). SVLK consists of Sustainable Forest Management Certification (S-PHL) and Timber Legality Certification *(S-Legalitas)* which are mandatory for log producers and their processing industries. However, only *S-Legalitas* is required for holders of social forestry permits with the Community Plantation Forest (HTR) scheme, private forest owners, IPK (timber utilization permit) holders, owners of legality for the use of timber forest products, and the downstream timber sector (Regulation of Minister of Environment and Forestry No.21/2020).

\
Several voluntary forest certification schemes currently implemented in Indonesia are the Forest Stewardship Council (FSC) and the Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) which are global certification schemes (Kartika *et al.* 2020), and the Indonesian Ecolabelling Institute (LEI) which was the first initiator of forest and timber certification in Indonesia (Wibowo *et al.* 2015). Similar to the SVLK, the FSC, PEFC, and LEI certification schemes have systems and standards for sustainable production forest management and chain of custody.

 ![](https://petani.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/publicationentity/8e5fb67a-0f54-4685-88f5-e2e9b2355c6c.jpg)

Konsep pengelolaan hutan yang pada awalnya berdasarkan kelangsungan produksi kayu kini telah berkembang menjadi konsep pengelolaan hutan lestari (PHL) untuk mencapai produksi hasil dan jasa ekosistem hutan secara terus menerus dengan mengurangi dampak lingkungan fisik dan sosial yang tidak diinginkan (ITTO 1992). Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan PHL diharapkan akan mampu mempertahankan kelestarian hutan berikut manfaat yang dapat disediakannya bagi generasi saat ini maupun generasi selanjutnya. Konsep PHL terus mengalami perkembangan seiring meningkatnya kesadaran dan pemahaman manusia akan pentingnya sumber daya hutan, serta adanya dorongan dari berbagai pihak yang menuntut pembangunan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi yang kemudian menjadi prinsip dan tolak ukur dalam penilaian PHL (Pratama dan Maryudi 2021, Djamal *et al*. 2018).

\
Prinsip kelestarian ekologi, sosial, dan ekonomi dikembangkan sebagai alat ukur oleh beberapa skema sertifikasi hutan baik yang bersifat wajib atau pun yang bersifat sukarela. Sejak tahun 2009, misalnya, Indonesia telah mengembangkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang saat ini bertransformasi menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Permen LHK No.8/2021). SVLK terdiri dari Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu *(S-Legalitas)* yang bersifat wajib untuk produsen kayu bulat dan industri pengolahannya. Namun demikian, hanya *S-Legalitas* yang diwajibkan bagi pemegang izin perhutanan sosial dengan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR), pemilik hutan hak, pemegang IPK, pemilik legalitas pemanfaatan hasil hutan kayu, dan sektor hilir kayu (Permen LHK No.21/2020).

\
Beberapa skema sertifikasi hutan sukarela yang saat ini diterapkan di Indonesia adalah Forest Stewardship Council (FSC) dan Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) yang merupakan skema sertifikasi global (Kartika *et al.* 2020), dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang merupakan inisiator sertifikasi hutan dan kayu pertama di Indonesia (Wibowo *et al.* 2015). Sama halnya dengan SVLK, skema sertifikasi FSC, PEFC, dan LEI memiliki sistem dan standar pengelolaan hutan produksi lestari dan lacak balak.

thumbnail

thumbnail_docs

descriptioneng-qumlrfgh3xe10dlzm7clr