Agricultural expansion is the primary driver of tropical deforestation and ecological degradation. Certification schemes for sustainable agricultural supply chains, such that of the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), seek to address this issue by identifying and protecting High Conservation Value (HCV) areas within concessions. Although RSPO certification of individual concessions has been beneficial, it has had limited efficacy in arresting systemic ecological degradation at larger scales. 

\
In response, certification at a regional, ‘jurisdictional’ scale concordant with local environmental regulation has been proposed as an alternative to conventional, piecemeal certification. Jurisdictional certification schemes require alignment with local legislation to ensure integration with governmental environmental and land-use planning; yet, questions of which legislation, and at which level of government, have remained unaddressed. 

\
Here, we report on a pilot jurisdictional RSPO certification scheme implemented by an Indonesian district, based on environmental carrying capacity assessments (ECCA) as legislated by the district government. Using the ECCA, we identified likely HCV areas across the district and considered their distributions with respect to three factors of feasible HCV management: (a) similarity with alternative HCV areas identified by a conventional HCV Screening method, (b) sensitivity to aspects of underlying legislation, and (c) scope for unilateral district-wide management.  \n 

Likely HCV areas were generally similar between the ECCA and HCV Screening method, as each set spanned ∼90% of the district. However, higher-confidence HCV areas according to the ECCA were much less extensive, at 51% of the district, and uniquely extensive across oil-palm concessions. HCV area designation was highly sensitive to the legislated parameters of the ECCA, namely, the selection and estimation of key ecosystem services. Potentially, subtle variations to ECCA implementation, such as those proposed by agro-industrial lobbyists, would significantly affect jurisdictional HCV designations. Finally, some three-quarters of all HCV areas and higher-confidence HCV areas designated by the ECCA fell outside of the exclusive administrative authority of the district government, being confined to agricultural zones. In politically-decentralised Indonesia, jurisdictional HCV area management would therefore be narrowly confined to agricultural areas, or cooperation between district, provincial, and central governments would be essential to the protection of HCV areas generally across districts. \n 

Ekspansi usaha sektor pertanian merupakan penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan tropis. Skema sertifikasi untuk rantai pasok pertanian berkelanjutan, seperti *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), berupaya mengatasi masalah ini dengan mengidentifikasi dan melindungi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di dalam konsesi. Meskipun sertifikasi RSPO di tingkat konsesi sudah memberikan manfaat, namun efektivitasnya masih terbatas dalam menangkal degradasi ekologi dalam skala yang lebih besar.

\
Untuk menjawab hal tersebut, sertifikasi di tingkat yang lebih luas pada skala ‘yurisdiksi’ yang sesuai dengan peraturan lingkungan hidup setempat telah diusulkan sebagai alternatif terhadap sertifikasi konvensional. Skema sertifikasi yurisdiksi memerlukan keselarasan dengan peraturan tingkat daerah untuk memastikan integrasi dengan perencanaan lingkungan hidup dan tata guna lahan pemerintah; meskipun masih menyisakan pertanyaan terkait peraturan dan pada tingkat pemerintahan yang mana. \n 

Disini kami menyajikan sebuah contoh penerapan sertifikasi yurisdiksi RSPO oleh sebuah kabupaten di Indonesia, berdasarkan penilaian daya dukung daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten. Dengan menggunakan DDDTLH, kami mengidentifikasi kemungkinan keberadaan NKT di seluruh wilayah kabupaten dan mempertimbangkan distribusinya sehubungan dengan tiga faktor pengelolaan NKT: (a) kesamaan dengan kawasan NKT yang diidentifikasi menggunakan metode *Screening* NKT konvensional, (b) kesesuaian terhadap aspek-aspek perundangan yang mendasarinya, dan (c) ruang lingkup pengelolaan di tingkat kabupaten.

 \n Kemungkinan keberadaan NKT pada umumnya serupa antara metode DDDTLH dan *Screening* NKT, karena masing-masing mencakup \~90% wilayah distrik. Namun demikian, wilayah NKT tingkat kepercayaan tinggi menurut DDDTLH kurang luas, yakni hanya 51% dari seluruh wilayah kabupaten, dan uniknya sebagian besar berada di konsesi kelapa sawit. Penentuan wilayah NKT sangat sensitif terhadap parameter yang diatur dalam DDDTLH, yaitu pemilihan dan estimasi jasa ekosistem. Terdapat sedikit celah pada implementasi DDDTLH, seperti yang diusulkan oleh para pelobi agro-industri, akan berpotensi secara signifikan mempengaruhi penentuan wilayah NKT di tingkat yurisdiksi. Terakhir, tiga perempat dari seluruh wilayah NKT dan wilayah NKT dengan tingkat kepercayaan tinggi yang ditunjukkan dalam penilaian DDDTLH berada di luar kewenangan administratif pemerintah kabupaten, sebagian di antaranya adalah zona pertanian. Oleh karena itu, di Indonesia yang secara politik terdesentralisasi, pengelolaan wilayah NKT di tingkat yurisdiksi akan terbatas pada wilayah pertanian saja, atau kerjasama antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat akan menjadi penting untuk perlindungan wilayah NKT di seluruh kabupaten.