In 2015, Southeast Asia’s largest economy, Indonesia, [committed to reducing](https://www.theguardian.com/environment/2015/sep/21/indonesia-promises-to-cut-carbon-emissions-by-29-by-2030) greenhouse gas emissions by 29% by 2030 (equivalent to 832.01 million tonnes of CO2 by 2030, compared to what it was then on course for. It said it was prepared to go up to 41% with support from international donors. According to a recent government report, Indonesia needs US$247 billion to meet this target.

\
To achieve its emissions target, the government needs public support and participation. One way to do this is by appealing to the smallest administrations, villages, through the Village Fund. Since 2015, the government has been distributing funds to villages to boost the country’s economic development.

\
Called the Village Fund, this has grown from Rp122 million (US$8,896) for each village in 2015, to Rp1.5 billion (US$107,492.30) in 2019. However, the majority of villages in Indonesia have been using the money to build infrastructure and provide health and education facilities.

\
Our [study](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934118302909?via%3Dihub), of more than 38 villages in Southeast Sulawesi, shows 30 villages preferred spending village funds on infrastructure projects in 2017. All 38 villages surveyed spent the village fund on infrastructure in 2015. The major reason for this was their lack of understanding on climate change.

\
Villagers believe building bridges will bring more economic benefits than saving the environment. But they should be aware some villages can also profit from spending the fund on environmental projects.

\
\
**Major challenges**

Villagers believe taking care of the environment is not a priority and issues like education and health are more important. Local communities also do not understand how to spend the Village Fund, so infrastructure seems to be the most obvious option.

\
This limited understanding is further exacerbated by the absence of technical assistance provided to the villages. Only 42% of the total 38 villages said they received technical assistance for preparing and implementing activities associated with the Village Fund.

\
The remaining 58% of respondents reported they did not have any technical assistance whatsoever related to the Village Fund. We recommend the government provide technical assistance or facilitators to villagers, so they can understand climate change and implement activities to mitigate and adapt to it.

\
The government should provide facilitators who can provide communities with information on what activities they can choose to adapt to, or mitigate, climate change. The facilitators should inform villagers on the impacts of the changing climate and how they can mitigate risks.

\
For instance, they can inform farmers about the risks of crop failure. The farmers can prevent these by diversifying crops.

\
\
**New regulation**

In an attempt to involve villagers in saving the environment, the government issued a decree in 2018, which allowed them to spend their funds for climate mitigation and environmental protection.

\
Under the new decree, local administrations can also spend the fund to combat illegal logging, establish renewable energy sources, build irrigation or drainage systems, move to climate resilient seedling, access climate information and conserve water springs.

\
These programs are in line with the Indonesian government’s efforts to reduce greenhouse gas emissions. Not only do they save the environment, the programs can also bring economic benefit to villagers. Unfortunately, this regulation has yet to bring effects because of lack of information dissemination and promotion in villages.

\
\
**Moving forward**

This new regulation can earmark a portion of the Village Fund for climate action. This can help speed up programs to curb greenhouse gas emissions.

\
Between 2008 and 2012, the government created an earmarked fund to finance environmental activities at the village level as a subset of the PNPM (village development) program. The program was the predecessor of Village Fund. The fund was disbursed together with strong technical assistance to [eight pilot provinces](http://documents.worldbank.org/curated/en/874891467995435494/pdf/101951-INDONESIAN-WP-PUBLIC-Box394819B.pdf), including Southeast Sulawesi.

\
An example from [Balunganyar village in Pasuruan](https://www.pasuruankab.go.id/berita-4373-melihat-dari-dekat-geliat-warga-desa-balunganyar-lekok-setelah-ditetapkan-menjadi-desa-mandiri-energi.html), East Java province, shows how their environmental program helps villagers save money for cooking expenses. Using the Village Fund, the Balunganyar administration established a biogas installation to generate gas for cooking from cattle dung. Five houses can use one installation, which costs around Rp22 million (US$1,567).

\
Communities do not need to purchase gas for cooking anymore and only have to pay Rp7,500 or US$0.50 for maintenance. With the installation, communities no longer dump the dung into the river which in turn has reduced pollution.

\
This success story should be replicated across other villages in Indonesia.

The government should allocate a portion of the budget to provide technical support to villagers so they can design and implement environmental programs.

\
In the end, we hope we can start seeing more innovations and programs designed to suit the needs and capacity of local communities to address climate change.

\
*This article has been published on The Conversation and can be seen at the following link:*

*<https://theconversation.com/how-indonesias-government-can-get-villagers-to-help-with-the-climate-crisis-127999>*

Tahun 2015, Indonesia [berkomitmen](https://www.theguardian.com/environment/2015/sep/21/indonesia-promises-to-cut-carbon-emissions-by-29-by-2030) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29%, atau setara dengan 832.01 juta ton CO2 hingga tahun 2030, dibandingkan jika negara tidak melakukan tindakan apa-apa.

\
Lebih lanjut, Indonesia siap menargetkan penurunan hingga 41% apabila ada bantuan internasional. Berdasarkan laporan terbaru dari pemerintah, mereka membutuhkan 247 miliar dollar AS atau Rp3,5 triliun untuk mencapai target tersebut. Untuk mencapai target penurununan emisi tersebut, selain soal uang, pemerintah RI juga membutuhkan dukungan dan partisipasi publik.

\
Salah satunya adalah pemberian insentif kepada pemerintahan desa dalam bentuk Dana Desa untuk mencapai keterlibatan aktif desa dalam program penurunan emisi. Sejak tahun 2015, Dana Desa ini sudah disalurkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

\
Dalam perkembangannya, Dana Desa mengalami peningkatan, dari Rp122 juta (8,896 dollar AS) di tahun 2015 menjadi Rp1,5 miliar (107,492.3 dollar AS) di tahun 2019, untuk setiap desa. Sayangnya, sebagian besar desa di Indonesia masih menggunakan dana tersebut untuk membangun infrastruktur, sarana kesehatan, serta fasilitas penunjang pendidikan.

\
Kami melakukan [penelitian](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934118302909?via%3Dihub) terhadap 38 desa di Provinsi Sulawesi Tenggara dan menemukan bahwa 30 desa di tahun 2017 lebih memilih proyek infrastruktur. Semua desa memilih untuk menggunakan dana tersebut untuk proyek infrastruktur di tahun 2015.

\
Alasan utamanya adalah ketidakpahaman mereka tentang perubahan iklim. Para penduduk desa lebih meyakini bahwa membangun jembatan akan lebih memberikan keuntungan ekonomi daripada menyelamatkan lingkungan.

\
Tetapi, mereka juga harus tahu bahwa desa pun bisa mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek pro lingkungan.

\
\
**Tantangan utama**

Bagi masyarakat desa, isu lingkungan bukanlah prioritas jika dibandingkan dengan masalah pendidikan dan kesehatan. Komunitas lokal juga belum paham tentang cara menggunakan Dana Desa, sehingga infrastruktur menjadi pilihan utama. Hal ini semakin diperparah dengan absennya bantuan teknis bagi desa-desa.

\
Dari 38 desa yang kami pelajari, hanya 42% yang mendapatkan bantuan teknis dalam menyiapkan dan menjalankan kegiatan yang disponsori oleh Dana Desa, sementara desa lain, 58%, tidak mendapatkan bantuan serupa.

\
Kami merekomendasikan agar pemerintah bisa mendukung penyediaan bantuan teknis, yaitu penyuluh, bagi setiap desa untuk peningkatan kesadaran akan dampak krisis iklim, serta cara melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

\
Para penyuluh tersebut merupakan orang-orang yang bisa memberikan informasi kepada penduduk desa, terutama pilihan kegiatan apa saja yang mereka bisa pilih dan bisa ditujukan sebagai bentuk adaptasi atau mitigasi dari dampak krisis iklim.

\
Mereka harus bisa menjelaskan apa saja dampak iklim yang berubah terhadap kehidupan mereka dan bagaimana mereka bisa bertahan.

Misalnya, mereka dapat menginformasikan kepada petani tentang risiko gagal panen dan menyiapkan petani tentang diversifikasi tanaman.

\
\
**Peraturan baru**

Sebagai upaya untuk lebih melibatkan masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup, maka pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan peraturan menteri yang membuka kesempatan agar dana desa bisa digunakan untuk program mitigasi iklim dan perlindungan lingkungan tahun 2018.

\
Dengan peraturan tersebut, pemerintah desa dapat mengalokasikan penggunaan Dana Desa dalam variasi kegiatan seperti: pemberantasan pembalakan liar, inovasi sumber energi terbarukan, pembangunan sarana irigasi dan sistem drainase, pengembangan bibit tanaman adaptif, akses informasi mengenai iklim, hingga konservasi sumber air.

\
Program-program tersebut, selain akan membantu target pemerintah RI untuk mengurangi emisi, juga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa.

\
Sayangnya, kurangnya penyebaran informasi dan promosi yang sesuai di desa-desa membuat visi dari peraturan tersebut masih belum maksimal.

\
\
**Potensi di masa depan**

Peraturan menteri yang bisa menyediakan porsi dana dari Dana Desa khusus untuk aksi iklim, yang ddiharapkan bisa membantu percepatan program untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

\
Sebelumnya, dari tahun 2008 hingga 2012, pemerintah sudah mengeluarkan skema untuk mendanai program-program pro lingkungan melalui platform PNPM (Program Nasional Pendanaan Mandiri). PNPM ini dapat kita sebut pula sebagai cikal bakal program Dana Desa.

\
Dana dari PNPM disalurkan bersama-sama dengan bantuan teknis menyeluruh di [delapan provinsi percontohan](http://documents.worldbank.org/curated/en/874891467995435494/pdf/101951-INDONESIAN-WP-PUBLIC-Box394819B.pdf), termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara.

\
Kita bisa mengambil contoh dari [Desa Bulunganyar, Pasuruan](https://www.pasuruankab.go.id/berita-4373-melihat-dari-dekat-geliat-warga-desa-balunganyar-lekok-setelah-ditetapkan-menjadi-desa-mandiri-energi.html), Jawa Timur, yang berhasil mengurangi pengeluaran rumah tangga melalui program perlindungan lingkungan.

\
Pemerintah Desa Bulunganyar menggunakan Dana Desa untuk membangun sarana instalasi biogas yang akan menghasilkan gas yang digunakan untuk memasak. Satu instalasi biogas, yang berharga sekitar Rp22 juta, dapat menyalurkan gas ke lima rumah.

\
Masyarakat desa pun tidak lagi perlu membeli tabung gas untuk memasak dan hanya perlu membayar Rp7,500 sebagai biaya perawatan. Polusi sungai pun menurun karena kotoran hewan yang biasa dibuang ke sana sekarang menjadi sumber biogas.

\
Pemerintah sepantasnya menyiapkan anggaran untuk menyediakan bantuan teknis lapangan ke tiap desa. Tujuannya? Tentu agar cerita sukses Desa Bulunganyar bisa terulang di desa-desa lain di penjuru Indonesia.

\
Sebagai masyarakat biasa, kita pun bisa mulai berharap akan lahirnya berbagai inovasi lain yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat desa serta menjadi solusi bagi masalah perubahan iklim.

\
*Tulisan ini sudah dimuat di The Conversation dan dapat dilihat pada link berikut ini:*

*<https://theconversation.com/dana-desa-bisa-digunakan-untuk-proyek-perubahan-iklim-ini-caranya-128464>*