Jurisdictional approaches to REDD+ have received less attention than project-based REDD+ activities, yet they are needed for the successful implementation of REDD+ at the national level. Three subnational levels can be considered for the implementation of jurisdictional REDD+ in Indonesia: Provincial, District and Village. REDD+ implementation should involve all levels of jurisdiction, however, the implementation at the village level will be better coordinated at the district level due to the size of areas and potential emissions reduced.

\
In this paper, we estimate the potential contribution of sub-national jurisdictions to reducing deforestation and greenhouse gas emissions using a case study from Central Kalimantan. District governments can contribute to reducing emissions by stopping deforestation from oil palm concessions, which in the case study considered has the potential of reducing emissions by as much as 15% from the business as usual scenario. Provincial governments have the authority to reduce emissions from state forest areas. In Central Kalimantan, if no more deforestation occurs in production forests, the projected avoided emissions between 2013 and 2020 are about 21% from the business as usual scenario.

Pendekatan yurisdiksi terhadap REDD+ kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan kegiatan REDD+ berbasis proyek. Namun, REDD+ berbasis pendekatan yuridiksi diperlukan untuk keberhasilan implementasi REDD+ di tingkat nasional. Tiga tingkat daerah yang dapat dipertimbangkan untuk mengimplementasikan REDD+ dalam ruang lingkup yurisdiksi di Indonesia adalah tingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa. Implementasi REDD+ harus melibatkan semua tingkatan yurisdiksi, tetapi implementasi di tingkat desa akan lebih baik jika dikoordinasikan pada tingkat kabupaten mengingat luasan dan potensi pengurangan emisi pada tingkat desa.

\
Dalam artikel ini, kami mengestimasi kontribusi potensial akan penurunan deforestasi dan gas rumah kaca dalam ruang lingkup yurisdiksi tingkat daerah dengan menggunakan studi kasus Kalimantan Tengah. Pemerintah kabupaten dapat berkontribusi terhadap pengurangan emisi dengan menghentikan deforestasi dari konsesi kelapa sawit dimana dapat mengurangi emisi sebanyak 15% dari skenario bisnis seperti biasa (BAU). Pemerintah provinsi memiliki wewenang untuk mengurangi emisi dari kawasan hutan negara. Jika deforestasi tidak terjadi di hutan produksi, maka antara 2013 dan 2020, proyeksi emisi yang bisa dihindari mencapai 21% dari skenario bisnis seperti biasa.