Since 2019, Kaleka has been working with the local governments of Kotawaringin Barat and Seruyan districts in Central Kalimantan Province, to collect data on land conflicts in the oil palm plantation business sector. This activity is part of a larger initiative known as the Jurisdictional Approach for Certification which is being implemented at the district level. The approach is carried out by facilitating regional government authorities to consolidate the commitment of all parties, such as business actors, indigenous communities, academics, and civil society organizations by providing political support through the provision of regional policies to promote sustainable palm oil.

\
To achieve jurisdictional certification, Seruyan and West Kotawaringin have stipulated regulations to register and resolve conflicts. Seruyan has established Head of District Regulation No. 11/2021 on the Procedures for Complaints and Data Management of Plantation Business Conflict. Currently, regulations regarding Seruyan Plantation Conflict Management Guidelines have been prepared and are in the review process  at the Regional Legislation Program. In Kotawaringin Barat, the Head of District Regulation No. 65/2022 on Management of Plantation Business Conflicts has become a guideline for multi-stakeholders in collecting data on plantation conflicts.

\
Based on regulations regarding conflict registration and management mechanisms, both districts' governments have established conflict data collection units in 20 villages, 10 villages in each of Seruyan and Kotawaringin Barat. The conflict data collection team recorded 52 conflicts in the two districts, 33 and 19 conflicts respectively in Seruyan District and Kotawaringin Barat districts. The main objective is to identify conflict typologies, resolution processes, and challenges throughout the resolution. Lessons from this will be further developed in the form of a settlement model that can be accepted by the parties.

Sejak tahun 2019, Kaleka membantu Pemerintah Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, melakukan pendataan konflik lahan di sektor usaha perkebunan kelapa sawit. Kegiatan ini merupakan satu rangkaian dengan inisiatif yang lebih besar yang disebut dengan Pendekatan Sertifikasi Yurisdiksi yang dijalankan di tingkat kabupaten. Pendekatannya dilakukan dengan mendorong otoritas pemerintah daerah mengkonsolidasi komitmen semua pihak, seperti pelaku usaha, masyarakat adat, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan dengan mengupayakan dukungan politisnya melalui penyediaan kebijakan daerah guna mendukung pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

\
Sebagai upaya mencapai sertifikasi berbasis yurisdiksi, Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat telah membentuk peraturan sebagai upaya mendaftar dan menyelesaikan konflik. Kabupaten Seruyan telah membentuk Peraturan Bupati Seruyan No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengaduan dan Pengelolaan Data Konflik Usaha Perkebunan. Saat ini peraturan mengenai Pedoman Pengelolaan Konflik Perkebunan Kabupaten Seruyan telah disusun dan sedang dalam proses pembahasan Program Legislasi Daerah. Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No. 65 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan telah menjadi pedoman bagi multipihak dalam urusan pendataan konflik perkebunan. 

\
Berdasarkan peraturan terkait mekanisme pendaftaran dan pengelolaan konflik, Pemerintah Kabupaten telah membentuk unit pendataan konflik pada 20 desa, 10 desa di masing-masing Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat. Tim pendataan konflik selanjutnya telah mendata sebanyak 52 konflik di kedua kabupaten, masing-masing 33 konflik di Kabupaten Seruyan dan 19 konflik di Kabupaten Kotawaringin Barat. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi tipologi konflik, proses penyelesaian, dan tantangannya sepanjang penyelesaian tersebut. Pelajaran dari ini akan dikemas lebih lanjut dalam bentuk model penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak.

document_idn